Ditetapkan Tersangka Lagi, Setnov 'Melawan' dan Bakal Ajukan Praperadilan

KRICOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka perkara korupsi e-KTP. Setnov disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Menyikapi status tersangka ini, pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengaku bakal menempuh upaya hukum, yakni dengan berencana mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka. "Praperadilan itu kan urusan formil, jadi tetap kami lakukan," ungkapnya ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017). Sayangnya, dia enggan membeberkan waktu pengajuan praperadilan ini. Paling cepat, berkas praperadilan akan diajukan pada pekan depan. "Pengajuan praperadilan dalam waktu dekat," ucapnya. Untuk saat ini, lanjutnya, tim pengacara Setnov akan fokus dalam urusan pidana. Diketahui, pasca dijadikan tersangka perkara korupsi e-KTP, pengacara Setnov langsung melayangkan laporan. Setidaknya dua pimpinan dan dua penyidik KPK dilaporkan. Mereka adalah Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, dan penyidik KPK Ambarita Damanik. "Pidana ini akan kami dahulukan. Begitu diumumkan langsung saya lapor. Saya tidak segan-segan," ungkapnya. Menurutnya, tim pengacara memiliki pertimbangan khusus lebih memilih jalur laporan pidana ketimbang fokus praperadilan. Menurutnya, proses penyerahan berkas pidana lebih cepat selesai ketimbang mengajukan praperadilan. "Karena pidana itu jauh lebih cepat dan langsung menyentuh yang bersangkutan," pungkasnya. Adapun dua pimpinan dan dua penyidik KPK dilaporkan pengacara Setnov dengan sangkaan Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Laporan ini merupakan respon pasca KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Dalam kasus ini, Setnov bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Akibat dugaan tindak pidana ini, negara dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Sebagai catatan, KPK sudah dua kali menetapkan Setnov sebagai tersangka. Penetapan tersangka pertama gugur setelah hakim praperadilan mengabulkan permohonan Setnov pada 29 September 2017.

KembaliĀ Ditetapkan Tersangka, Setnov: Kenapa Saya Diperlakukan Begini?

KRICOM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan perkara korupsi e-KTP, Jumat (10/11/2017). Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi menuturkan, kliennya merasa sedih karena kembali terjerat dalam dugaan perkara korupsi e-KTP. Hal itu dikatakan Fredrich setelah berkomunikasi dengan Setnov pasca penetapan tersangka. "Mengapa saya harus diperlakukan seperti ini. Saya bukan penjahat. Saya tidak melakukan sesuatu hal yang membahayakan negara," kata Fredrich menirukan ucapan Setnov, saat diwawancarai di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017). Sebagai catatan, ini kali kedua Setnov ditetapkan sebagai tersangka e-KTP. Penetapan tersangka pertama gugur setelah putusan praperadilan pada 29 September 2017, mengabulkan permohonannya. Selang dua bulan, status tersangka kembali disematkan KPK atas perkara yang sama. Hal inilah yang memunculkan kesedihan Setnov. Menurut Fredrich, KPK terkesan hanya berani menindak orang sipil seperti Setnov. Padahal beberapa kasus praperadilan lain, KPK tidak berani menetapkan kembali tersangka. "Toh dalam praperadilan yang dulu dan KPK kalah, mereka diam saja. Saya tanya kenapa enggak berani. Kenapa beraninya sama sipil. Ini udah enggak benar. Kalau adil semuaya dong," ungkapnya. Lantas dia mengkritik perlakuan yang tidak adil ini. Bahkan ketidakadilan, lanjut dia, diterima para terangka dugaan kasus korupsi lain. Mereka menyandang status tersangkanya tanpa tahu waktu persidangan. "Kenapa banyak tersangka yang enggak diadili meski sudah jadi tersangka selama bertahun-tahun, apakah itu adil," tandasnya. Dalam kasus ini, Setnov bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Akibat dugaan tindak pidana ini, negara dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Polisikan Agus Rahardjo Cs, Pengacara Setnov Bawa Barang Bukti SPDP

KRICOM - Pengacara Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri, Jumat (10/11/2017). Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP. Dalam laporan ini, Fredrich juga menyertai dengan barang bukti berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) milik Setnov, atas dugaan korupsi e-KTP. "Jadi kami sudah berikan bukti soal SPDP yang diumumkan. Itu bukti bahwa oknum KPK, bukan lembaga, melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," katanya saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017). Dia menuturkan, KPK berpotensi melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan karena mengesampingkan amar putusan praperadilan 29 September 2017 yang dimenangkan Setnov dalam dugaan korupsi e-KTP. Menurutnya, dalam poin nomor 3, KPK diperintahkan putusan praperadilan untuk menghentikan penyidikan terhadap Setnov. Namun di sisi lain, KPK kembali mengusut dugaan keterlibatan Setnov dalam perkara e-KTP. Belakangan, justru KPK menetapkan tersangka kembali ke Setnov atas dugaan perkara korupsi e-KTP, Jumat (10/11/2017). "Dalam ptusan praperadilan nomor 3 menyatakan, memerintahkan termohon dalam hal ini KPK untuk menghentikan, tolong diingat, menghentikan penyidikan terhadap Pak SN, sebagaimana Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) nomor 56," ujarnya. Sayangnya, lanjutnya, Sprindik Nomor 56 justru tertuang kembali dalam Sprindik teranyar untuk menetapkan Setnov sebagai tersangka e-KTP. "Dengan demikian sudah terbukti secara sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi, pihak KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum," ungkapnya.

Biar Tak Lolos Lagi, Setya Novanto Harus Segera Dibawa ke Pengadilan Tipikor

KRICOM - Meski sempat lolos dari jerat hukum, Ketua DPR Setya Novanto kembali ditetapkan Komisi Pemberanrasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril meminta KPK untuk mempercepat perkara Setya Novanto. Pasalnya, bukan tidak mungkin kalau Petinggi Partai Golkar ini kembali mengajukan praperadilan. "KPK harus cepat, kalau sudah cukup alat bukti setelah sebelumnya ditetapkan tersangka, baiknya segera dilimpahkan ke pengadilan dan jangan menunggu terlalu lama," ujar Madril seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/11/2017). Menurut dia, penetapan Novanto sebagai tersangka adalah legal lantaran KPK memang memiliki wewenang untuk menetapkan Novanto kembali sebagai tersangka. Dengan mempercepat pelimpahan perkara ke persidangan, maka pokok perkara tersebut secara otomatis akan terbuka dan pihak Novanto juga memiliki kesempatan untuk memberikan pembelaannya. Selain itu, dengan mempercepat pelimpahan perkara ke pengadilan, maka akan mempersempit ruang bagi Novanto untuk kembali mengajukan praperadilan. Hal ini dikatakan dia, karena tidak menutup kemungkinan Novanto kembali mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus KTP elektronik untuk kedua kalinya. "Kalau perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, ya praperadilannya akan gugur, sehingga kesempatan dia untuk membela diri adalah di Pengadilan Tipikor," ujar dia. Selain itu, dengan pelimpahan berkas perkara ini ke persidangan maka kasus ini juga dapat segera diselesaikan dan status Novanto juga tidak terkatung-katung.

Ketua MPR Sarankan Setnov Patuhi Proses Hukum

KRICOM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menanggapi santai kembalinya Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Menurut Zulkifli, Setno harus menjalani semua proses hukum."Ikuti saja proses hukum yang berlaku," kata Zulkifli kepada Kricom di Jakarta, Jumat (10/11/2017).Terkait dengan adanya kemungkinan serangan balik dari Setnov, Zulkifli enggan berandai -andai soal apa yang bakal dilakukan koleganya itu."Kami hormati proses hukum di KPK. Semua pihak harus mengikuti proses hukum ya," tutup Zulhas mengakhiri pembicaraan.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP, Jumat (10/11/2017).Penetapan status tersangka yang kedua kalinya ini disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Setnov pertama kali jadi tersangka pada 17 Juli 2017. Status tersangkanya gugur setelah dirinya menang di praperadilan.

KPK Dua Kali Jerat Setnov, Bukti Kalau Tak Ada Orang yang Kebal Hukum

KRICOM - Ketua DPR Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Padahal dia baru saja lolos dari jeratan hukum megaproyek ini beberapa pekan lalu. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selenius mengapresiasi keberanian lembaga anti rasuah yang kembali mentersangkakan Setnov. Dia yakin cari ini akan mengembalikan nama baik KPK di mata masyarakat. "Pemberian status tersangka untuk kedua kalinya kepada Setya Novanto telah berimplikasi kepada tingginya legitimasi politik, hukum dan moral bagi KPK," kata Petrus Selestinus dalam siaran persnya, Jumat (10/11/2017). Pasalnya, Petinggi Partai Golkar itu dikenal sebagai orang yang kebal hukum. Dia seringkali memutarbalikkan persepsi publik dari setiap kasus yang akan menjeratnya. Sebut saja seperti kasus 'Papa Minta Saham' pada tahun 2015 lalu. "Pengumuman KPK mentersangkakan kembali Setya Novanto untuk kedua kalinya, telah membalikkan persepsi publik bahwa Setya Novanto akan lolos secara permanen dari proses hukum di KPK," ujarnya. Dengan demikian, harapan masyarakat agar KPK mampu memerangi korupsi tanpa pandang bulu sudah mulai terlihat terwujud. Menurutnya, publik belakangan ini seperti mulai gerah melihat 'kelakuan' Setnov yang seperti superhero. Lewat momen ini, lembaga anti rasuah sepertimenunjukkan kepada para koruptor jika hukum merupakan panglima yang harus dihadapi. "Publik menghendaki agar KPK segera memproses kembali Setya Novanto, menjadikannya tersangka, menahan dan membawa ke persidangan Pengadilan Tipikor untuk membuktikan bahwa hukum sebagai panglima dan tidak ada orang yang kebal hukum di era Presiden Jokowi," tutupnya.

Tak Terima Kliennya Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Setnov Laporkan Pimpinan KPK ke Bareskrim

KRICOM - Kuasa Hukum Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi resmi melaporkan pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri, Jumat (10/11/2017). Laporan itu diterima Bareskrim dengan nomor TBL/825/XI/2017/Bareskrim dengan nomor laporan : LP/1192/XI/2017/Bareskrim tertanggal 10 November 2017.Adapun yang menjadi terlapor yakni dua pimpinan dan dua penyidik dari KPK  yakni Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, dan penyidik KPK Ambarita Damanik."Di sini yang kami laporkan ada Agus Rahardjo, Aris Budiman, Saut Situmorang, dan A Damanik," kata Fredrich, ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat.Dia menuturkan, keempatnya dilaporkan lantaran menjadi dalang terbitnya Surat Peritah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bahwa Setnov tersangka perkara korupsi e-KTP."Karena mereka yang tandatangani surat itu semua," terangnya.Dia meminta, polisi untuk mau menindaklanjuti laporan yang dilayangkan. Karena setiap warga negara memiliki hak agar laporannya ditindaklanjuti polisi."Mereka sebagai terlapor. Saya tak bisa katakan posisi mereka terlapor. Ini kan baru dilaporkan, berikan kesempatan pada penyidik untuk mempelajari kemudian kembangkan," ungkapnya.Keempat orang ini dilaporkan Fridrich dengan Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP, Jumat (10/11/2017).Penetapan status tersangka yang kedua kalinya ini disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Setnov pertama kali jadi tersangka pada 17 Juli 2017. Status tersangkanya gugur setelah dirinya menang di praperadilan.

Setnov Kembali Jadi Tersangka, KPK Panen Pujian

KRICOM - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah kembali menjadikan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP."Agus Rahardjo patut mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya karena tetap kosisten dan persisten menjaga independensi KPK, terutama dalam menghadapi kedigdayaan Setya Novanto yang dengan segala daya upaya (hukum dan medis) mencoba menghindar dari jeratan kasus dugaan korupsi e-KTP," kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Jumat (10/11/2107).Keteguhan KPK dalam mengusut kasus proyek pengadaan e-KTP yang menyeret sejumlah nama dengan berbagai persoalan baik secara politik maupun secara hukum juga patut mendapatkan penghargaan."KPK tetap bergeming menghadapi segala hambatan secara politik melalui penggunaan hak angket DPR mupun secara hukum melalui Praperadilan, PTUN dan Laporan Polisi ke Bareskrim Polri terhadap Agus Rahardjo dan Saut Sitomorang," lanjutnya.Bahkan, Advokat Peradi ini juga menilai dengan ditersangkakan kembali Setnov telah menegaskan sikap KPK yang tetap on the track meski selama ini diintervensi dari berbagai sudut."KPK tetap on the track dan berhasil mempertahankan independensinya dalam menghadapi penyidikan kasus korupsi e-KTP. KPK tidak dapat dipengaruhi dan ditakut-takuti dengan kekuatan apapun secara politik dan hukum," tuturnya.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Penetapan status tersangka yang kedua kalinya ini disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Setnov pertama kali jadi tersangka pada 17 Juli 2017. Status tersangkanya gugur setelah dirinya menang di praperadilan.

Setnov Kembali Jadi Tersangka e-KTP, Begini Komentar Novel Baswedan

KRICOM - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan turut berkomentar terkait penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka terbaru e-KTP yang diumumkan hari ini.Melalui sambungan video call, Novel menegaskan bahwa langkah KPK menjerat kembali Setnov dalam kasus E-KTP ‎pastinya disertai bukti yang kuat."Memang sebagaimana yang sudah diumumkan pimpinan hari ini, saya perlu sampaikan bahwa apa yang ditetapkan KPK itu sudah mendapatkan bukti yang kuat," ujar Novel melalui video call dengan Koalisi Masyarakat‎ Sipil Anti Korupsi yang menggelar acara "Jangan Lelah Lawan Korupsi" di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).Namun, Novel yang kini masih menjalani perawatan di Singapura itu enggan menanggapi lebih jauh soal status tersangka Setnov itu. Menurutnya, untuk lebih detailnya tetap harus menunggu proses penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah."Saya kira Lebih jelasnya kita harus tunggu proses penyidikan," ujar Novel yang kondisi matanya mulai membaik.Dia hanya ‎kembali menegaskan bila langkah KPK kembali menjerat Ketua Umum Partai Golkar itu dalam pusara korupsi yang ditaksir merugikan negara Rp 2,3 triliun itu telah disertai bukti-bukti yang kuat."Tapi Penetapan tersangka SN itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang sangat kuat," pungkasnya.Diketahui, Setya Novanto kembali ditetapkan tersangka oleh KPK dalam konferensi pers yang dilakukan pada Jumat (10/11/2017) pukul 17.00 wib sore.  Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sambangi Bareksrim, Kuasa Hukum Setnov kembali Laporkan Pimpinan KPK?

KRICOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI, Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, Jumat (10/11/2017). Selang beberapa jam, Kuasa Hukum Setya Novanto, Friedrich Yunadi menyambangi Gedung Bareskrim Mabes Polri.Dari pantauan KRICOM, Friedrich datang bersama seseorang rekannya. Kedatangannya diduga untuk melaporkan kembali pimpinan KPK. Pasalnya, Friedrich pernah mengancam akan melaporkan pimpinan KPK jika menetapkan kliennya sebagai tersangka.Sayang, Friedrich irit berkomentar akan kedatangannya. Padahal puluhan awak media sudah menanti dirinya untuk berbicara."Ini kan baru laporan dulu, nanti ya," ujar dia ditemui di Gedung Bareskrim.Sayang dia enggan merinci nama pihak yang dilaporkan. Dia hanga menyebut, pelaporan terkait pengumuman sebuah instansi pada Jumat ini."Yang mengumumkan," tandasnya.Sekadar informasi, Fridrich memang sudah punya rencana untuk melaporkan komisoner KPK ke Bareskrim Polri jika kliennya kembali dijadikan tersangka.Dia beranggapan, Setnov tidak layak dijadikan sebagai tersangka perkara e-KTP. Pasalnya sudah ada putusan praperadilan yang mengugurkan dugaan tindak pidana Setnov dalam korupsi e-KTP"Itu tidak boleh dilakukan. Untuk itu saya selalu memberikan penjelasan, bila ada pihak KPK yang nekat melakukan penyidikan ulang terhadap Setya Novanto dengan objek yang sama, maka saya tidak akan segan-segan melaporkannya," kata dia ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2017).