Polisi Tak Percaya dr. Helmi Bunuh Istrinya karena Dapat Bisikan Setan

KRICOM - Penyidik Polda Metro Jaya meragukan keterangan dr. Ryan Helmi (41) yang mengaku mendapat bisikan dari mahkluk gaib untuk menembak kepala istrinya, dr. Letty Sultri (48) sebanyak enam kali. Sebab dalam pengakuannya kepada pihak kepolisian, dokter spesialis kecantikan ini bisa memberikan keterangan dengan runut. Apalagi beberapa hari sebelumnya dia membeli dua pucuk senjata api dari seorang distributor. "Dia menyiapkan semua, Ditanya juga dia jawab siapa namanya siapa keluarganya semuanya lancar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Jakarta, Jumat (10/11/2017). Bahkan sebelum sampai ke klinik Azzahra tempat korban bekerja, pistol revolver milik pelaku sudah diisi enam peluru. Hal ini merupakan salah satu bukti kalau Helmi sudah mempersiapkan matang rencana pembunuhan itu. "Pelaku maunya ngobrol empat mata di ruangan tetapi korban tidak mau dan akhirnya pelaku mengeluarkan senjata dari tasnya. Kemudian istrinya ini teriak dan lari ke ruangan administrasi masuk. Pelaku yang didalam langsung mengunci pintunya dan penembakan itu terjadi," tutur Argo. Konsumsi Obat Penenang Sebelum insiden pembunuhan terjadi, Helmi sempat melakukan sejumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada sang istri selama medio Juni lalu. Selain itu, dia juga selalu mengkonsumsi obat penenang sebelum melakukan aksi. Namun polisi belum dapat memastikan jenis nama obat yang dikonsumsi Helmi. Tapi hasil tes urine menunjukkan positif mengandung obat penenang. "Ada, positif," singkat Argo. Penyidik juga belum berencana memeriksa kejiwaan Helmi lantaran tersangka menjawab seluruh pertanyaan saat dilakukan pemeriksaan. "Kepolisian punya dokter (kejiwaan) tapi saat ini belum perlu, kenapa belum perlu karena setiap jawab sesuai dengan pertanyaan penyidik," tandasnya.

Soal Perkara Agus-Saut, Fahri Hamzah Minta Jokowi Tak Pasang Badan untuk KPK

KRICOM - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta polisi untuk bertindak proporsional dalam mengusut perkara Pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dikomentari sejumlah pihak. Salah satunya Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Politikus PKS ini memastikan kalau perkara yang menjerat Agus-Saut memang memiliki bukti kuat. Kalau tidak, mana mungkin status kasus itu dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. "Ya kalau enggak ada bukti. Ini kan masalahnya kan ada buktinya. Saya usulkan sekarang ini cobalah mulai kita jujur, bahwa di KPK itu banyak masalah," kata Fahri saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017). Karena itu, ujar dia, tidak perlu ada pihak yang repot-repot memasang badan untuk membela kedua Pimpinan KPK tersebut. Bahkan dia mempersilakan, jika perkara Agus-Saut dilanjut sampai taraf peradilan. "Jadi enggak perlu ada orang pasang badan lagilah buat KPK. Enggak usahlah itu, biarin saja. Kita lihat sekali lah di pengadilan, masa orang KPK enggak boleh sampai ke pengadilan sih? Biarin sampai ke pengadilan dong, kita lihat aja," lanjutnya. Fahri lantas meminta Jokowi, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), dan Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian untuk menyerahkan segala pengusutan atas perkara yang menjerat Agus-Saut ke penyidik kepolisian. "Jangan sedikit-sedikit kalau urusan KPK enggak boleh diteruskan. Sampai kapan kita dewasa berhukum ini, begitu KPK pada takut, ya kan? Pencitraan," pungkasnya. Adapun perkara yang menjerat Agus-Saut bermula dari laporan yang dilayangkan Pengacara Ketua DPR, Setya Novanto. Tim pengacara Setnov beranggapan, Komisoner KPK itu melakukan tindak pidana menerbitkan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang. Surat palsu ini yang diduga kuat digunakan untuk mencegah Setnov bepergian ke luar negeri.

KPK Dua Kali Jerat Setnov, Bukti Kalau Tak Ada Orang yang Kebal Hukum

KRICOM - Ketua DPR Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Padahal dia baru saja lolos dari jeratan hukum megaproyek ini beberapa pekan lalu. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selenius mengapresiasi keberanian lembaga anti rasuah yang kembali mentersangkakan Setnov. Dia yakin cari ini akan mengembalikan nama baik KPK di mata masyarakat. "Pemberian status tersangka untuk kedua kalinya kepada Setya Novanto telah berimplikasi kepada tingginya legitimasi politik, hukum dan moral bagi KPK," kata Petrus Selestinus dalam siaran persnya, Jumat (10/11/2017). Pasalnya, Petinggi Partai Golkar itu dikenal sebagai orang yang kebal hukum. Dia seringkali memutarbalikkan persepsi publik dari setiap kasus yang akan menjeratnya. Sebut saja seperti kasus 'Papa Minta Saham' pada tahun 2015 lalu. "Pengumuman KPK mentersangkakan kembali Setya Novanto untuk kedua kalinya, telah membalikkan persepsi publik bahwa Setya Novanto akan lolos secara permanen dari proses hukum di KPK," ujarnya. Dengan demikian, harapan masyarakat agar KPK mampu memerangi korupsi tanpa pandang bulu sudah mulai terlihat terwujud. Menurutnya, publik belakangan ini seperti mulai gerah melihat 'kelakuan' Setnov yang seperti superhero. Lewat momen ini, lembaga anti rasuah sepertimenunjukkan kepada para koruptor jika hukum merupakan panglima yang harus dihadapi. "Publik menghendaki agar KPK segera memproses kembali Setya Novanto, menjadikannya tersangka, menahan dan membawa ke persidangan Pengadilan Tipikor untuk membuktikan bahwa hukum sebagai panglima dan tidak ada orang yang kebal hukum di era Presiden Jokowi," tutupnya.

Meski Pernah Diserang, Novel Baswedan Tak Pernah Kapok Jadi Pahlawan Anti Korupsi

KRICOM - Tanggal 10 November sudah biasa diperingati bangsa Indonesia sebagai hari pahlawan. Tujuannya cuma satu, yakni mengenang jasa pahlawan yang telah berjuang memerdekakan Tanah Air dari tangan penjajah. Berbagai harapan agar cita-cita para pahlawan terdahulu bisa tercapai pun diutarakan seluruh elemen bangsa. Tak terkecuali Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Dalam kesempatan video call dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Novel yang masih menjalani perawatan di Singapura berharap Hari Pahlawan bisa dijadikan momentum untuk merenungi semangat dan keteladanan para pahlawan yang telah berjuang demi Indonesia. "Karena tentu kita ingin tujuan-tujuan pahlawan bisa kita teruskan," ucap Novel melalui sambungan video call, Jumat (10/11/2017). Sebagai orang yang konsisten berjuang melawan korupsi, Novel juga menyinggung kasus rasuah tak kembali marak di Indonesia. Pria yang menjadi korban insiden penyiraman air keras ini menuding para koruptor sebagai ‎biang keladi dari belum tercapainya cita-cita luhur yang diinginkan para pahlawan. "Karena sekarang ini tujuan yang ingin dicapai pahlawan dihadang oleh para mafia korupsi. Sehingga ini yang harus kita garis bawahi di Hari Pahlawan ini," ucapnya. Meski telah mengalami insiden penyiraman, Novel tak pernah merasa gentar dalam memberantas korupsi di negara ini. Sebagai umat beragama, tak ada alasan baginya untuk takut menghadapi para koruptor. Sebab, dia meyakini bila Allah SWT adalah maha kuasa akan segala sesuatu yang ada di dunia ini. "Karena itu saya justru meyakini bahwa semestinya kita berani. Justru kalau enggak berani kita kurang akal karena Allah maha kuasa," tutup Novel. Tak lupa, mantan Kasatreskrim Polresta Bengkulu itu memberikan tips untuk tidak gentar melawan korupsi yang semakin merajalela di negara ini. Cara utamanya, ujar Novel, yakni dengan meningkatkan rasa religiulitas di setiap hati nurani. Bila itu telah tertanam kuat, ia yakin tak ada ketakutan untuk memberantas bahaya laten yang menjadi musuh utama bangsa ini. "Kalau kita punya religiulitas tinggi tentu kita akan berani menegakkan keadilan. ‎Oleh karena itu, saya punya kewajiban untuk berbuat baik dan tegakan kebenaran," tutupnya.

Ketua MPR Sarankan Setnov Patuhi Proses Hukum

KRICOM - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menanggapi santai kembalinya Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Menurut Zulkifli, Setno harus menjalani semua proses hukum."Ikuti saja proses hukum yang berlaku," kata Zulkifli kepada Kricom di Jakarta, Jumat (10/11/2017).Terkait dengan adanya kemungkinan serangan balik dari Setnov, Zulkifli enggan berandai -andai soal apa yang bakal dilakukan koleganya itu."Kami hormati proses hukum di KPK. Semua pihak harus mengikuti proses hukum ya," tutup Zulhas mengakhiri pembicaraan.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP, Jumat (10/11/2017).Penetapan status tersangka yang kedua kalinya ini disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Setnov pertama kali jadi tersangka pada 17 Juli 2017. Status tersangkanya gugur setelah dirinya menang di praperadilan.

Biar Tak Lolos Lagi, Setya Novanto Harus Segera Dibawa ke Pengadilan Tipikor

KRICOM - Meski sempat lolos dari jerat hukum, Ketua DPR Setya Novanto kembali ditetapkan Komisi Pemberanrasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril meminta KPK untuk mempercepat perkara Setya Novanto. Pasalnya, bukan tidak mungkin kalau Petinggi Partai Golkar ini kembali mengajukan praperadilan. "KPK harus cepat, kalau sudah cukup alat bukti setelah sebelumnya ditetapkan tersangka, baiknya segera dilimpahkan ke pengadilan dan jangan menunggu terlalu lama," ujar Madril seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/11/2017). Menurut dia, penetapan Novanto sebagai tersangka adalah legal lantaran KPK memang memiliki wewenang untuk menetapkan Novanto kembali sebagai tersangka. Dengan mempercepat pelimpahan perkara ke persidangan, maka pokok perkara tersebut secara otomatis akan terbuka dan pihak Novanto juga memiliki kesempatan untuk memberikan pembelaannya. Selain itu, dengan mempercepat pelimpahan perkara ke pengadilan, maka akan mempersempit ruang bagi Novanto untuk kembali mengajukan praperadilan. Hal ini dikatakan dia, karena tidak menutup kemungkinan Novanto kembali mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus KTP elektronik untuk kedua kalinya. "Kalau perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, ya praperadilannya akan gugur, sehingga kesempatan dia untuk membela diri adalah di Pengadilan Tipikor," ujar dia. Selain itu, dengan pelimpahan berkas perkara ini ke persidangan maka kasus ini juga dapat segera diselesaikan dan status Novanto juga tidak terkatung-katung.
tsss res

Polisikan Agus Rahardjo Cs, Pengacara Setnov Bawa Barang Bukti SPDP

KRICOM - Pengacara Setya Novanto (Setnov), Fredrich Yunadi melaporkan dua pimpinan dan dua penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri, Jumat (10/11/2017). Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP. Dalam laporan ini, Fredrich juga menyertai dengan barang bukti berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) milik Setnov, atas dugaan korupsi e-KTP. "Jadi kami sudah berikan bukti soal SPDP yang diumumkan. Itu bukti bahwa oknum KPK, bukan lembaga, melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan," katanya saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017). Dia menuturkan, KPK berpotensi melakukan penghinaan terhadap putusan pengadilan karena mengesampingkan amar putusan praperadilan 29 September 2017 yang dimenangkan Setnov dalam dugaan korupsi e-KTP. Menurutnya, dalam poin nomor 3, KPK diperintahkan putusan praperadilan untuk menghentikan penyidikan terhadap Setnov. Namun di sisi lain, KPK kembali mengusut dugaan keterlibatan Setnov dalam perkara e-KTP. Belakangan, justru KPK menetapkan tersangka kembali ke Setnov atas dugaan perkara korupsi e-KTP, Jumat (10/11/2017). "Dalam ptusan praperadilan nomor 3 menyatakan, memerintahkan termohon dalam hal ini KPK untuk menghentikan, tolong diingat, menghentikan penyidikan terhadap Pak SN, sebagaimana Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) nomor 56," ujarnya. Sayangnya, lanjutnya, Sprindik Nomor 56 justru tertuang kembali dalam Sprindik teranyar untuk menetapkan Setnov sebagai tersangka e-KTP. "Dengan demikian sudah terbukti secara sempurna dan tidak perlu dibuktikan lagi, pihak KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum," ungkapnya.

Kembali Ditetapkan Tersangka, Setnov: Kenapa Saya Diperlakukan Begini?

KRICOM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan perkara korupsi e-KTP, Jumat (10/11/2017). Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi menuturkan, kliennya merasa sedih karena kembali terjerat dalam dugaan perkara korupsi e-KTP. Hal itu dikatakan Fredrich setelah berkomunikasi dengan Setnov pasca penetapan tersangka. "Mengapa saya harus diperlakukan seperti ini. Saya bukan penjahat. Saya tidak melakukan sesuatu hal yang membahayakan negara," kata Fredrich menirukan ucapan Setnov, saat diwawancarai di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017). Sebagai catatan, ini kali kedua Setnov ditetapkan sebagai tersangka e-KTP. Penetapan tersangka pertama gugur setelah putusan praperadilan pada 29 September 2017, mengabulkan permohonannya. Selang dua bulan, status tersangka kembali disematkan KPK atas perkara yang sama. Hal inilah yang memunculkan kesedihan Setnov. Menurut Fredrich, KPK terkesan hanya berani menindak orang sipil seperti Setnov. Padahal beberapa kasus praperadilan lain, KPK tidak berani menetapkan kembali tersangka. "Toh dalam praperadilan yang dulu dan KPK kalah, mereka diam saja. Saya tanya kenapa enggak berani. Kenapa beraninya sama sipil. Ini udah enggak benar. Kalau adil semuaya dong," ungkapnya. Lantas dia mengkritik perlakuan yang tidak adil ini. Bahkan ketidakadilan, lanjut dia, diterima para terangka dugaan kasus korupsi lain. Mereka menyandang status tersangkanya tanpa tahu waktu persidangan. "Kenapa banyak tersangka yang enggak diadili meski sudah jadi tersangka selama bertahun-tahun, apakah itu adil," tandasnya. Dalam kasus ini, Setnov bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Akibat dugaan tindak pidana ini, negara dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Kasus Pemerkosaan yang Menjerat Dokter Helmi akan Kembali Dibuka 

KRICOM - Tersangka pembunuhan keji, dr Ryan Helmi (41) diketahui pernah menjadi tersangka kasus pemerkosaan terhadap salah satu karyawannya beberapa waktu lalu. Namun, kasus itu dihentikan karena korban mencabut laporannya. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, polisi pun tertarik untuk membuka kembali kasus itu. Pasalnya, ada dugaan bukan hanya satu orang saja wanita yang pernah dinodai Helmi. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Andry Wibowo mengatakan, pihaknya masih mencari data-data korban, salah satunya mengenai pemeriksaan mantan karyawannya di klinik kecantikan Amalia. "Informasinya seperti itu, tapi data di kami belum ada. Kami telusuri dulu kalau ada laporan pasti akan ditelusuri," kata Andry di Jakarta, Jumat (10/11/2017). Dia tak mempermasalahkan jika korban ingin membuat laporan kembali. Hal itu untuk mempermudah penyidik melakukan penyelidikan kembali. Seperti diketahui, Helmi pernah bekerja di klinik kecantikan Amalia. Di sanalah dirinya melakukan tindak pidana perkosaan. Usai diperkosa, lanjut Sapta, korban langsung melapor ke Polres Jaktim. Tak lama, polisi langsung mencari Helmi. "Waktu kasus itu (perkosaan) dia menghilang, dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Belum juga tertangkap, sekarang sudah menyusul kasus kedua, yaitu pembunuhan terhadap istrinya," ungkap Kasat Reskrim Polrestro Jaktim, AKBP Sapta Maulana. Sapta juga menduga alasan inilah yang membuat Dokter Letty menuntut cerai. "Korban yang merupakan istrinya saat itu tahu pelaku dicari atas kasus pemerkosaan, mungkin karena itu istrinya menuntut cerai," ujar Sapta.

Korban Cabut Laporan, Mantan Bos Allianz Urung Dipenjara

KRICOM - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menghentikan laporan terhadap dua mantan eksekutif Allianz Life, yaitu Joachim Wessling dan Yuliana Firmansyah. Penghentian ini karena pelapor mencabut laporannya. Dengan demikian, keduanya tak jadi dijemput paksa untuk menghadapi proses hukum. "Jadi penyidik sudah menerima laporan pencabutan dari korban terhadap pengaduan tersebut. Hal itulah yang menjadi dasar pertimbangan penyidik untuk menghentikan kasus tersebut," ujar Kasubdit Indag Polda Metro Jaya, AKBP Iman Setiawan di Jakarta, Jumat (10/11/2017). Dalam laporan pencarian laporan itu, pelapor tidak menjelaskan alasannya. Namun, adanya surat pencabutan ini menjadi dasar bagi penyidik menghentikan kasus itu. "Dalam pencabutan pengaduan itu, pelapor tidak mencantumkan apa dasarnya mencabut laporan. Tapi surat pencabutan itu menjadi dasar acuan kami untuk menghentikan penyelidikan terhadap dua mantan petinggi PT Allianz," ujarnya. Sementara itu, pihak Allianz membenarkan kalau kasus itu telah dihentikan alias Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dengan Nomor: SPPP/192/XI/2017/Dit Reskrimsus dan Nomor: S. Tap/194/XI/2017/Dit Reskrimsus pada tanggal 9 November 2017 dan Nomor: S. Tap/195/XI/2017/Dit Reskrimsus pada tanggal 10 November 2017.

Ditetapkan Tersangka Lagi, Setnov 'Melawan' dan Bakal Ajukan Praperadilan

KRICOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka perkara korupsi e-KTP. Setnov disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Menyikapi status tersangka ini, pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengaku bakal menempuh upaya hukum, yakni dengan berencana mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka. "Praperadilan itu kan urusan formil, jadi tetap kami lakukan," ungkapnya ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017). Sayangnya, dia enggan membeberkan waktu pengajuan praperadilan ini. Paling cepat, berkas praperadilan akan diajukan pada pekan depan. "Pengajuan praperadilan dalam waktu dekat," ucapnya. Untuk saat ini, lanjutnya, tim pengacara Setnov akan fokus dalam urusan pidana. Diketahui, pasca dijadikan tersangka perkara korupsi e-KTP, pengacara Setnov langsung melayangkan laporan. Setidaknya dua pimpinan dan dua penyidik KPK dilaporkan. Mereka adalah Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman, dan penyidik KPK Ambarita Damanik. "Pidana ini akan kami dahulukan. Begitu diumumkan langsung saya lapor. Saya tidak segan-segan," ungkapnya. Menurutnya, tim pengacara memiliki pertimbangan khusus lebih memilih jalur laporan pidana ketimbang fokus praperadilan. Menurutnya, proses penyerahan berkas pidana lebih cepat selesai ketimbang mengajukan praperadilan. "Karena pidana itu jauh lebih cepat dan langsung menyentuh yang bersangkutan," pungkasnya. Adapun dua pimpinan dan dua penyidik KPK dilaporkan pengacara Setnov dengan sangkaan Pasal 414 jo Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Laporan ini merupakan respon pasca KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Dalam kasus ini, Setnov bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Akibat dugaan tindak pidana ini, negara dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Sebagai catatan, KPK sudah dua kali menetapkan Setnov sebagai tersangka. Penetapan tersangka pertama gugur setelah hakim praperadilan mengabulkan permohonan Setnov pada 29 September 2017.

Anies Akui Jurang Ketimpangan Kaya dan Miskin di Jakarta Sangat Tinggi

KRICOM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat kesempatan berharga dengan mengisi pengajian bulanan PP Muhammadiyah, Jumat (10/11/2017). Dalam acara ini, Anies menekankan soal pembangunan ibu kota yang berdasarkan kemajemukan dan keadilan. Menurut Anies, masalah kesejahteraan ekonomi di Jakarta, ketimpangannya sangat jauh antara warga menengah ke bawah dengan atas. "Bila datang ke kampung-kampung, terlihat kemiskinan yang ekstrem. Dengan kemiskinan yang ekstrem tersebut, apa pun bisa terjadi. Karena itu kami ingin membereskan ini. Dan jalur utamanya, pertama adalah pekerjaan, tapi yang kedua dan yang paling penting adalah pendidikan," kata Anies di Gedung PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017). Anies menambahkan, sebagai organisasi Islam terbesar, Muhammadiyah sudah bekerja dalam pengentasan kemiskinan, mengentaskan mutu dan kualitas manusia, serta kesehatan dan itu wajib ditularkan. "Muhammadiyah banyak bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sementara Jakarta punya tantangan yang cukup besar dalam masalah-masalah sosial," kata Anies. “Kita membutuhkan Muhammadiyah untuk membawa warga agar Jakarta menjadi Jakarta yang maju,” tutur Anies. Ia berpendapat, jika pendidikannya beres, masyarakat bisa terlepas dari kemiskinan. "Kalau sudah beres di situ, enak ke depan. Ini pekerjaan rumah yang akan dikerjakan di Jakarta," kata Anies yang mengenakan kemeja putih ini. "Pendidikan nomor satu adalah akhlak dan karakter, sementara yang kedua adalah kompetensi. Setelah itu baru nanti bicara keahlian dan lain-lain," tambahnya seraya diamini ratusan warga Muhammadiyah lainnya. Dia berfilosofi, dalam membangun Jakarta harus memajukan dan menjadikan warga Jakarta sebagai pembelajar yang baik. "Dengan begitu kota ini bisa terus mengalami kemajuan tanpa meninggalkan fondasinya pada akar agama, tradisi, dan nilai-nilai Pancasila," ungkapnya. Di akhir pidatornya, Anies dan wakilnya Sandiaga Uno ingin membangun persatuan Pancasila di Jakarta dengan menghadirkan keadilan. "Persatuan dihadirkan dengan adanya kesetaraan-kesetaraan peluang, dan harapannya kemiskinan di Jakarta bisa kita bereskan," tutup Anies.